BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Kemerdekaan Indonesia
bukan berarti Negara Indonesia terbebas dari segala masalah yang ada.Terdapat
beberapa oknum ataupun organisasi masyarakat yang menginginkan ideologi mereka
yang menjadi landasan negara yang telah disepakati sebelumnya, salah satunya adalah
organisasi dari partai politik Partai Komunis Indonesia (PKI). Hingga saat ini
masih banyak organisasi masyarakat yang menginginkan separatis dengan
kedaulatan NKRI.
Pemberontakan PKI tanggal 30 September
1965 bukanlah kali pertama bagi PKI. Sebelumnya,pada tahun 1948 PKI sudah
pernah mengadakan pemberontakan di Madiun. Pemberontakan tersebut dipelopori
oleh Amir Syarifuddin dan Muso. Tujuan dari pemberontakan itu adalah untuk
menghancurkan Negara RI dan menggantinya menjadi negara komunis.Beruntunglah
pada saat itu Muso dan Amir Syarifuddin berhasil ditangkap dan kemudian
ditembak mati sehingga pergerakan PKI dapat dikendalikan.
Namun, melalui demokrasi terpimpin
kiprah PKI kembali bersinar. Terlebih lagi dengan adanya ajaran dari presiden
Soekarno tentang Nasakom (Nasional, Agama, Komunis) yang sangat menguntungkan
PKI karena menempatkannya sebagai bagian yang sah dalam konstelasi politik
Indonesia. Bahkan, Presiden Soekarno mengangap aliansinya dengan PKI
menguntungkan sehingga PKI ditempatkan pada barisan terdepan dalamdemokrasi
terpimpin.
1.2 Rumusan masalah
Dari uraian latar belakang tersebut,
maka penulis merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:
1.
Pengertian PKI
2.
Sejarah Singkat G 30 S PKI
3.
Apa tujuan dari G30SPKI?
4.
Apa latar belakang dari G30SPKI?
1.3 Tujuan penulisan
Adapun tujuannya ialah penulis ingin
mencari tahu tujuan, latar belakang dari G30S PKI, siapa saja tokoh-tokoh yang
terlibat dan korban-korban, serta alasan pemerintah hingga akhirnya memutuskan
untuk membubarkan gerakan ini.
1.4 Metode penelitian
Adapun metode penelitian yang dipakai
penulis yaitu dengan mengadakan studi pustaka dengan cara membaca dan
mengumpulkan sumber-sumber lain dari internet. Dan metode observasi, Cara ini
dilakukan dengan mengadakan pengamatan dengan terjun langsung ke lokasi.
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian G30-S/PKI
Gerakan 30 September
(dahulu juga disingkat G 30 S PKI, G-30S/PKI), Gestapu (Gerakan September Tiga
Puluh), Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang terjadi
selewat malam tanggal 30 September sampai di awal 1 Oktober 1965 di mana enam perwira
tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu
usaha percobaan kudeta yang kemudian dituduhkan kepada anggota Partai Komunis
Indonesia.
Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan
partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok danUni
Soviet.Sampai pada tahun 1965 anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3
juta dari pergerakan pemudanya.PKI juga mengontrol
pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani
Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan
wanita (Gerwani) , organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI
mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung.
Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan
dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden – sekali lagi dengan
dukungan penuh dari PKI.Ia memperkuat tangan
angkatan bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi
yang penting.Sukarno menjalankan sistem “Demokrasi Terpimpin”.PKI menyambut
“Demokrasi Terpimpin” Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai
mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis
yang dinamakan NASAKOM.
Pada era “Demokrasi Terpimpin”,
kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan
pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan
masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun,
foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer
menjadi wabah.
G 30 S PKI adalah sebuah peristiwa yang
terjadi pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965 di mana enam perwira
tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu
usaha kudeta (pengambilan kekuasaan) yang kemudian dituduhkan kepada anggota
Partai Komunis Indonesia.
Di akhir 1964 dan permulaan 1965 ribuan
petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka.Bentrokan-bentrokan besar
terjadi antara polisi dan para pemilik tanah.Pada permulaan 1965, para
buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika
Serikat.
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Sejarah Singkat G30-S/PKI
Peristiwa Madiun
(Madiun Affairs) adalah sebuah konflik kekerasan atau situasi chaos yang
terjadi di Jawa Timur bulan September – Desember 1948. Peristiwa ini diawali
dengan diproklamasikannya negara Soviet Republik Indonesia pada tanggal 18
September 1948 di Madiun oleh Muso, seorang tokoh Partai Komunis Indonesia
dengan didukung pula oleh Menteri Pertahanan saat itu, Amir Sjarifuddin.
Pada saat itu hingga era Orde Lama
peristiwa ini dinamakan Peristiwa Madiun (Madiun Affairs), dan tidak pernah
disebut sebagai pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI).Baru di era Orde
Baru peristiwa ini mulai dinamakan pemberontakan PKI. Bersamaan dengan itu
terjadi penculikan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Madiun, baik itu tokoh
sipil maupun militer di pemerintahan ataupun tokoh-tokoh masyarakat dan agama.
Masih ada kontroversi mengenai peristiwa ini.Sejumlah pihak merasa tuduhan
bahwa PKI yang mendalangi peristiwa ini sebetulnya adalah rekayasa pemerintah
Orde Baru (dan sebagian pelaku Orde Lama).
3.2 Tawaran bantuan dari Belanda
Pada awal konflik
Madiun, pemerintah Belanda berpura-pura menawarkan bantuan untuk menumpas
pemberontakan tersebut, namun tawaran itu jelas ditolak oleh pemerintah
Republik Indonesia. Pimpinan militer Indonesia bahkan memperhitungkan, Belanda
akan segera memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan serangan total
terhadap kekuatan bersenjata Republik Indonesia. Memang kelompok kiri termasuk
Amir Syarifuddin Harahap, tengah membangun kekuatan untuk menghadapi Pemerintah
RI, yang dituduh telah cenderung berpihak kepada AS.
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia
pada 17 Agustus 1945, muncul berbagai organisasi yang membina kader-kader
mereka, termasuk golongan kiri dan golongan sosialis. Selain tergabung dalam
Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia), Partai Sosialis Indonesia (PSI) juga
terdapat kelompok-kelompok kiri lain, antara lain Kelompok Diskusi Patuk, yang
diprakarsai oleh Dayno, yang tinggal di Patuk, Yogyakarta. Yang ikut dalam
kelompok diskusi ini tidak hanya dari kalangan sipil seperti D.N. Aidit, Syam
Kamaruzzaman, dll., melainkan kemudian juga dari kalangan militer dan bahkan
beberapa komandan brigade, antara lain Kolonel Joko Suyono, Letkol Sudiarto
(Komandan Brigade III, Divisi III), Letkol Soeharto (Komandan Brigade X, Divisi
III. Kemudian juga menjadi Komandan Wehrkreis III, dan menjadi Presiden RI),
Letkol Dahlan, Kapten Suparjo, Kapten Abdul Latief dan Kapten Untung Samsuri.
Pada bulan Mei 1948 bersama Suripno,
Wakil Indonesia di Praha, Musso, kembali dari Moskow, Rusia.Tanggal 11 Agustus,
Musso tiba di Yogyakarta dan segera menempati kembali posisi di pimpinan Partai
Komunis Indonesia. Banyak politisi sosialis dan komandan pasukan bergabung
dengan Musso, antara lain Mr. Amir Sjarifuddin Harahap, dr. Setiajid, kelompok
diskusi Patuk, dll.
Aksi saling menculik
dan membunuh mulai terjadi, dan masing-masing pihak menyatakan, bahwa pihak
lainlah yang memulai.Banyak perwira TNI, perwira polisi, pemimpin agama, pondok
pesantren di Madiun dan sekitarnya yang diculik dan dibunuh.
Tanggal 10 September 1948, mobil
Gubernur Jawa Timur RM Ario Soerjo (RM Suryo) dan mobil 2 perwira polisi
dicegat massa pengikut PKI di Ngawi. Ketiga orang tersebut dibunuh dan mayatnya
dibuang di dalam hutan. Demikian juga dr. Muwardi dari golongan kiri, diculik dan
dibunuh.Tuduhan langsung dilontarkan, bahwa pihak lainlah yang melakukannya.Di antara yang menjadi korban juga adalah Kol. Marhadi
yang namanya sekarang diabadikan dengan Monumen yang berdiri di tengah
alun-alun Kota Madiun dan nama jalan utama di Kota Madiun.
Kelompok kiri menuduh sejumlah petinggi
Pemerintah RI saat itu, termasuk Wakil Presiden/Perdana Menteri Mohammad Hatta
telah dipengaruhi oleh Amerika Serikat untuk menghancurkan Partai Komunis
Indonesia, sejalan dengan doktrin Harry S. Truman, Presiden AS yang
mengeluarkan gagasan Domino Theory. Truman menyatakan, bahwa apabila ada satu
negara jatuh ke bawah pengaruh komunis, maka negara-negara tetangganya akan
juga akan jatuh ke tangan komunis, seperti layaknya dalam permainan kartu
domino. Oleh karena itu, dia sangat gigih dalam memerangi komunis di seluruh
dunia.
Kemudian pada 21 Juli
1948 telah diadakan pertemuan rahasia di hotel “Huisje Hansje” Sarangan, dekat
Madiun yang dihadiri oleh Soekarno, Hatta, Sukiman, Menteri Dalam negeri,
Mohamad Roem (anggota Masyumi) dan Kepala Polisi Sukanto, sedangkan di pihak
Amerika hadir Gerald Hopkins (penasihat politik Presiden Truman), Merle Cochran
(pengganti Graham yang mewakili Amerika dalam Komisi Jasa Baik PBB). Dalam
pertemuan Sarangan, yang belakangan dikenal sebagai “Perundingan Sarangan”,
diberitakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia menyetujui Red Drive Proposal
(proposal pembasmian kelompok merah).Dengan bantuan Arturo Campbell, Sukanto
berangkat ke Amerika guna menerima bantuan untuk kepolisian RI. Campbell yang
menyandang gelar resmi Atase Konsuler pada Konsulat Jenderal Amerika di
Jakarta, sesungguhnya adalah anggota Central Intelligence Agency – CIA
Diisukan, bahwa Sumarsoso tokoh Pesindo,
pada 18 September 1948 melalui radio di Madiun telah mengumumkan terbentuknya
Pemerintah Front Nasional bagi Karesidenan Madiun. Namun Soemarsono kemudian
membantah tuduhan yang mengatakan bahwa pada dia mengumumkan terbentuknya Front
Nasional Daerah (FND) dan telah terjadi pemberontakan PKI. Dia bahwa FND dibentuk
sebagai perlawanan terhadap ancaman dari Pemerintah Pusat
Pada 19 September
1948, Presiden Soekarno dalam pidato yang disiarkan melalui radio menyerukan
kepada seluruh rakyat Indonesia, untuk memilih: Musso-Amir Syarifuddin atau
Soekarno-Hatta. Maka pecahlah konflik bersenjata, yang pada waktu itu disebut
sebagai Madiun Affairs (Peristiwa Madiun), dan di zaman Orde Baru terutama di
buku-buku pelajaran sejarah kemudian dinyatakan sebagai pemberontakan PKI
Madiun.
3.3 Peristiwa
1. Isu Dewan Jenderal
Pada saat-saat genting
sekitar bulan September 1965 muncul isu adanya Dewan Jenderal, yang
mengungkapkan bahwa para petinggi Angkatan Darat tidak puas terhadap Soekarno
dan berniat untuk menggulingkannya. Menanggapi isu ini, Soekarno memerintahkan
pasukan Cakrabirawa untuk menangkap dan membawa mereka untuk diadili.Namun
secara tak terduga, dalam operasi penangkapan tersebut para jenderal tersebut
terbunuh.
2. Isu Dokumen Gilchrist
Dokumen Gilchrist
diambil dari nama duta besar Inggris untuk Indonesia, Andrew Gilchrist. Beredar
hampir bersamaan waktunya dengan isu Dewan Jenderal.Dokumen ini oleh beberapa
pihak dianggap pemalsuan. Di bawah pengawasan Jenderal Agayant dari KGB Rusia,
dokumen ini menyebutkan adanya “Teman Tentara Lokal Kita” yang mengesankan
bahwa perwira-perwira Angkatan Darat telah dibeli oleh pihak Barat. Kedutaan
Amerika Serikat juga dituduh memberi daftar nama anggota PKI kepada tentara
untuk “ditindaklanjuti”.
3. Isu Keterlibatan Soeharto
Menurut isu yang
beredar, Soeharto saat itu menjabat sebagai Pangkostrad (Panglima Komando
Strategis Cadangan Angkatan Darat) tidak membawahi pasukan.
Korban
Keenam pejabat tinggi yang dibunuh
tersebut adalah:
·
Letjen TNI Ahmad Yani (Menteri/Panglima
Angkatan Darat/Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi)
·
Mayjen TNI Raden Suprapto (Deputi II
Menteri/Panglima AD bidang Administrasi)
·
Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono (Deputi III
Menteri/Panglima AD bidang Perencanaan dan Pembinaan)
·
Mayjen TNI Siswondo Parman (Asisten I
Menteri/Panglima AD bidang Intelijen)
·
Brigjen TNI Donald Issac Panjaitan (Asisten IV
Menteri/Panglima AD bidang Logistik)
·
Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur
Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat)
·
Jenderal TNI Abdul Harris Nasution yang menjadi
sasaran utama, selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade
Irma Suryani Nasution dan ajudan beliau, Lettu CZI Pierre Andreas Tendean tewas
dalam usaha pembunuhan tersebut.
Selain itu beberapa orang lainnya juga
turut menjadi korban:
·
Bripka Karel Satsuin Tubun (Pengawal
kediaman resmi Wakil Perdana Menteri II dr.J.Leimena)
·
Kolonel Katamso Darmokusumo (Komandan Korem
072/Pamungkas, Yogyakarta)
·
Letkol Sugiyanto Mangunwiyoto (Kepala Staf
Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta)
Para korban tersebut kemudian dibuang ke
suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya.Mayat
mereka ditemukan pada 3 Oktober.
4.
Pasca Kejadian
Pasca pembunuhan
beberapa perwira TNI Angkatan Darat, PKI mampu menguasai dua sarana komunikasi
vital, yaitu studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan Kantor Telekomunikasi yang
terletak di Jalan Merdeka Selatan. Melalui RRI, PKI menyiarkan pengumuman
tentang Gerakan 30 September yang ditujukan kepada para perwira tinggi anggota
“Dewan Jenderal” yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah. Diumumkan
pula terbentuknya “Dewan Revolusi” yang diketuai oleh Letkol Untung Sutopo.
Di Jawa Tengah dan
DI.Yogyakarta, PKI melakukan pembunuhan terhadap Kolonel Katamso (Komandan
Korem 072/Yogyakarta) dan Letnan Kolonel Sugiyono (Kepala Staf Korem
072/Yogyakarta).Mereka diculik PKI pada sore hari 1 Oktober 1965.Kedua perwira
ini dibunuh karena secara tegas menolak berhubungan dengan Dewan Revolusi. Pada
tanggal 1 Oktober 1965 Sukarno dan sekretaris jendral PKI Aidit menanggapi
pembentukan Dewan Revolusioner oleh para “pemberontak” dengan berpindah ke
Pangkalan Angkatan Udara Halim di Jakarta untuk mencari perlindungan. Pada
tanggal 6 Oktober, Sukarno mengimbau rakyat untuk menciptakan “persatuan nasional”,
yaitu persatuan antara angkatan bersenjata dan para korbannya untuk penghentian
kekerasan. Biro Politik dari Komite Sentral PKI segera menganjurkan semua
anggota dan organisasi-organisasi massa untuk mendukung “pemimpin revolusi
Indonesia” dan tidak melawan angkatan bersenjata.
5.
Penangkapan dan
Pembantaian
Dalam bulan-bulan
setelah peristiwa ini, semua partai kelas buruh yang diketahui, ratusan ribu
pekerja, dan petani Indonesia dibunuh atau dimasukkan ke kamp-kamp tahanan
untuk disiksa dan diinterogasi.Pembunuhan-pembunuhan ini terjadi di Jawa Tengah
(bulan Oktober), Jawa Timur (bulan November) dan Bali (bulan Desember).Berapa
jumlah orang yang dibantai tidak diketahui dengan persis (perkiraan yang
konservatif menyebutkan 500.000 orang, sementara perkiraan lain menyebut dua
sampai tiga juga orang).Namun diduga setidaknya satu juta orang menjadi korban
dalam bencana enam bulan yang mengikuti kudeta itu. Dihasut dan dibantu oleh
tentara, kelompok-kelompok pemuda dari organisasi-organisasi muslim sayap-kanan
seperti barisan Ansor NU dan Tameng Marhaenis PNI melakukan
pembunuhan-pembunuhan massal, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Ada laporan-laporan bahwa Sungai Brantas
di dekat Surabaya menjadi penuh mayat-mayat sampai di tempat-tempat tertentu
sungai itu “terbendung mayat”. Pada akhir 1965, antara 500.000 dan satu juta
anggota-anggota dan pendukung-pendukung PKI telah menjadi korban pembunuhan dan
ratusan ribu lainnya dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi, tanpa adanya
perlawanan sama sekali.
6.
Supersemar (Surat
Perintah Sebelas Maret)
Lima bulan setelah
itu, pada tanggal 11 Maret 1966, Sukarno memberi Suharto kekuasaan tak terbatas
melalui Surat Perintah Sebelas Maret.Ia memerintah Suharto
untuk mengambil “langkah-langkah yang sesuai” untuk mengembalikan ketenangan
dan untuk melindungi keamanan pribadi dan wibawanya.Kekuatan tak terbatas ini
pertama kali digunakan oleh Suharto untuk melarang PKI.
Kepemimpinan PKI terus mengimbau massa
agar menuruti kewenangan rejim Sukarno-Suharto. Aidit, yang telah melarikan
diri, ditangkap dan dibunuh oleh TNI pada tanggal 24 November, tetapi
pekerjaannya diteruskan oleh Sekretaris Kedua PKI, Nyoto.
7.
Pertemuan Jenewa,
Swiss
Menyusul peralihan
kekuasaan ke tangan Suharto, diselenggarakanlah pertemuan antara para ekonom
orde baru dengan para CEO korporasi multinasional di Swiss. Korporasi
multinasional diantaranya diwakili perusahaan-perusahaan minyak dan bank,
General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American
Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation,
US Steel, ICI, Leman Brothers, Asian Development Bank, dan Chase Manhattan.
Kebijakan ekonomi pro liberal sejak saat itu diterapkan.
8.
Peringatan
Sesudah kejadian
tersebut, 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September.Hariberikutnya, 1 Oktober, ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pada
masa pemerintahan Soeharto, biasanya sebuah film mengenai kejadian
tersebut juga ditayangkan di seluruh stasiun televisi di Indonesia setiap tahun
pada tanggal 30 September. Selain itu pada masa Soeharto biasanya dilakukan
upacara bendera di Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya dan dilanjutkan
dengan tabur bunga di makam para pahlawan revolusi di TMP Kalibata.Namunsejak era Reformasi bergulir, film itu sudah tidak ditayangkan lagi dan
hanya tradisi tabur bunga yang dilanjutkan.
Pada 29 September 4
Oktober 2006, diadakan rangkaian acara peringatan untuk mengenang peristiwa
pembunuhan terhadap ratusan ribu hingga jutaan jiwa di berbagai pelosok Indonesia.Acara yang bertajuk “Pekan Seni Budaya dalam rangka
memperingati 40 tahun tragedi kemanusiaan 1965″ ini berlangsung di Fakultas
Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Depok. Selain civitas academica, Universitas
Indonesia, acara itu juga dihadiri para korban tragedi kemanusiaan 1965, antara
lain Setiadi, Murad Aidit, Haryo Sasongko, dan Putmainah.
9.
Akhir konflik
Kekuatan pasukan
pendukung Musso digempur dari dua arah: Dari barat oleh pasukan Divisi II di
bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto, yang diangkat menjadi Gubernur Militer
Wilayah II (Semarang-Surakarta) tanggal 15 September 1948, serta pasukan dari
Divisi Siliwangi, sedangkan dari timur diserang oleh pasukan dari Divisi I, di
bawah pimpinan Kolonel Sungkono, yang diangkat menjadi Gubernur Militer Jawa
Timur, tanggal 19 September 1948, serta pasukan Mobiele Brigade Besar (MBB)
Jawa Timur, di bawah pimpinan M. Yasin.
Panglima Besar Sudirman menyampaikan
kepada pemerintah, bahwa TNI dapat menumpas pasukan-pasukan pendukung Musso
dalam waktu 2 minggu.Memang benar, kekuatan inti pasukan-pasukan pendukung
Musso dapat dihancurkan dalam waktu singkat.
Tanggal 30 September
1948, kota Madiun dapat dikuasai seluruhnya. Pasukan Republik yang datang dari
arah timur dan pasukan yang datang dari arah barat, bertemu di Hotel Merdeka di Madiun.Namun pimpinan kelompok kiri beserta beberapa pasukan
pendukung mereka, lolos dan melarikan diri ke beberapa arah, sehingga tidak
dapat segera ditangkap.
Baru pada akhir bulan
November 1948 seluruh pimpinan dan pasukan pendukung Musso tewas atau dapat
ditangkap. Sebelas pimpinan kelompok kiri, termasuk Mr. Amir Syarifuddin
Harahap, mantan Perdana Menteri RI, dieksekusi pada 20 Desember 1948, atas
perintah Kol. Gatot Subroto.
BAB IV
SIMPULAN DAN SARAN
4.1 SIMPULAN
Peristiwa G 30 S PKI
adalah peristiwa berdarah bunuh membunuh yang tidak jelas kepastiannya, dalam peristiwa
ini 6 jendral tewas dan PKI dituduh sebagai pembunuhnya. Kronologinya akan
dibahas pada poin-poin di bawah.
Menurut isu beredar, ada kabar bahwa
para jenderal tidak puas dengan pemerintahan Soekarno, kabar ini disebut Isu
Dewan Jenderal, menurut isu beredar, kemudian digerakan pasukan Cakrabirawa
untuk menangkap dan mengadili mereka, namun dalam proses penangkapan, secara
tak terduga mereka terbunuh pada tanggal 30 September 1965.
Masih berdasarkan isu,
setelah ke enam jenderal terbunuh, tersebarlah tuduhan bahwa PKI yang membunuh
para jenderal tersebut.Menurut isu, untuk menyikapi tuduhan atas PKI tersebut,
diberantaslah PKI yang dianggap ingin mengudeta pemerintahan.Banyak
anggota-anggota PKI yang terbunuh, juga banyak orang-orang kita yang terbunuh
oleh PKI, semua itu terjadi pasca terbunuhnya jenderal pada 30 September 1965.
Sampai akhirnya, lima
bulan setelah itu, keluarlah Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret). Sukarno
memberi Suharto kekuasaan tak terbatas melalui Surat Perintah sebelas Maret.Semua pihak, terutama Soekarno berharap semoga aksi bunuh
membunuh pasca kejadian 30 September 1965, itu segera selesai.
Sesudah kejadian tersebut, 30 September
diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September.Hariberikutnya, 1 Oktober, ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila.Isu mengenai peristiwa G 30 S PKI, dari mulai
tuduhan-tuduhan kudeta sampai kematian para jenderal tidak begitu jelas.
4.2 SARAN
Saran saya tetap
lestarikan budaya dan sejarah bangsa indonesia, sebab itu akan bermanfaat bagi
kita dan orang-orang atau generasi berikutnya untuk mengetahui sejarah
bangsanya.
Penulis juga mengharapkan agar pembaca
bisa memberikan saran apapun untuk karya tulis ini, sebab karya tulis ini tak
luput dari kesalahan dan kehilafan, saran dan kritik pembaca pasti dapat
membantu sedikit banyaknya. Terimakasih.
DAFTAR PUSTAKA
Drs. C.T.R.Kansil,SH. 1992. Pendidikan
Sejarah Perjuangan Bangsa. Jakarta :Erlangga